Stabilitas dan Arah Politik Indonesia di Tengah Transisi 2025

1. Pendahuluan: Tahun Politik Strategis

Tahun 2025 menjadi awal dari pemerintahan baru hasil pemilu nasional. Setelah masa transisi yang berlangsung tertib dan damai, kabinet telah dibentuk, dan perhatian beralih pada efektivitas tata kelola, stabilitas parlemen, serta arah kebijakan jangka menengah. Di tengah tekanan global dan ekonomi domestik, arah politik Indonesia kembali diuji untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan nasional.

2. Kabinet Baru: Kombinasi Militer, Profesional, dan Politik

Presiden yang terpilih mengumumkan Kabinet Indonesia Maju II dengan komposisi yang mencerminkan koalisi besar dan inklusivitas. Beberapa posisi strategis diberikan kepada mantan petinggi militer, profesional muda, serta representasi partai pendukung. Hal ini bertujuan menciptakan stabilitas politik sekaligus memperkuat sinyal terhadap pasar bahwa pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan berorientasi teknokratis.

3. Relasi Eksekutif–Legislatif: Koalisi Super Mayoritas

Dengan dukungan lebih dari 75% kursi DPR, pemerintah saat ini menikmati koalisi super mayoritas. Meski ini memberi ruang bagi akselerasi kebijakan strategis seperti revisi UU IKN dan RUU Perpajakan, para analis memperingatkan bahwa check and balance tetap harus diperkuat untuk menjaga demokrasi substansial. Posisi oposisi melemah, tetapi suara kritis tetap muncul dari publik sipil dan akademisi.

4. Stabilisasi Ekonomi: Fokus Politik Anggaran

Kebijakan fiskal menjadi alat utama politik tahun ini. Pemerintah menetapkan arah pembangunan melalui RAPBN 2025 dengan penekanan pada infrastruktur berkelanjutan, insentif pajak untuk industri strategis, dan perluasan jaminan sosial. Kebijakan ini disebut sebagai “political signal” untuk menunjukkan komitmen reformasi struktural dan pengendalian defisit di bawah 2,8% dari PDB.

5. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Simbol dan Realita

Proyek pemindahan IKN Nusantara tetap dilanjutkan, namun dengan pendekatan realistis pasca pandemi. Beberapa kementerian mulai merelokasi unit kerja ke Kalimantan Timur, sementara sektor swasta belum menunjukkan komitmen penuh. Pemerintah mencoba menarik minat investasi lewat insentif fiskal dan jaminan hukum, namun tantangan infrastruktur dan logistik masih menjadi penghambat.

6. Politik Identitas & Dinamika Sosial

Meski kontestasi pemilu telah usai, residu politik identitas masih terasa, terutama di media sosial dan komunitas basis massa. Pemerintah dan tokoh masyarakat mendorong rekonsiliasi melalui pendekatan budaya, dialog antaragama, dan literasi politik. Upaya ini penting untuk menghindari polarisasi berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan agenda nasional.

7. Isu Hukum & Antikorupsi

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi sorotan publik. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat KPK dan reformasi birokrasi, namun skeptisisme masih tinggi. Revisi regulasi kelembagaan menjadi agenda penting, bersamaan dengan transparansi anggaran dan penguatan sistem pengawasan internal.

8. Politik Luar Negeri: Netral Aktif dalam Dunia yang Bergolak

Indonesia mempertahankan prinsip “politik luar negeri bebas aktif”, berperan aktif dalam ASEAN, APEC, dan forum G20. Isu Laut China Selatan, krisis energi global, dan stabilitas Timur Tengah menjadi tantangan eksternal yang turut memengaruhi dinamika domestik. Pemerintah menegaskan dukungan terhadap perdamaian global dan penguatan diplomasi ekonomi.

9. Rekomendasi Pakar Politik

Perkuat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, termasuk melalui digital civic engagement.

Pastikan check and balance antar lembaga tetap berjalan efektif meski dalam koalisi mayoritas.

Dorong transparansi pengelolaan anggaran dan evaluasi proyek strategis secara publik.

Jaga ruang sipil dan kebebasan berekspresi, demi keberlangsungan demokrasi deliberatif.

Bangun dialog antar elite politik dan masyarakat sipil untuk menghindari konflik kepentingan yang tak produktif.

10. Kesimpulan

Situasi politik Indonesia tahun 2025 relatif stabil, dengan pemerintahan yang solid secara dukungan parlemen dan fokus pada kebijakan ekonomi. Namun tantangan tetap ada: baik dalam menjaga integritas kelembagaan, memperkuat demokrasi partisipatif, maupun menghadapi dampak eksternal. Tahun ini adalah ujian awal bagi konsolidasi kekuasaan yang bijak—mampu mengelola stabilitas tanpa mengorbankan akuntabilitas.