Ralat Mutasi Perwira TNI Picu Spekulasi Politik: Transparansi dan Profesionalisme Dipertanyakan

Jakarta, 7 Mei 2025 — Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk meralat mutasi tujuh perwira tinggi (Pati) hanya sehari setelah pengumuman resmi memicu spekulasi luas mengenai adanya motif politik di balik langkah tersebut. Salah satu yang paling disorot adalah pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang sebelumnya dipindahkan dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Kronologi Mutasi dan Ralat Kilat

Pada 29 April 2025, Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang menetapkan mutasi terhadap 237 perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun, hanya sehari kemudian, pada 30 April 2025, diterbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto.

Pembatalan mutasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan pengamat militer, mengingat proses mutasi biasanya melalui tahapan panjang dan pertimbangan matang. Keputusan yang diambil dalam waktu singkat ini dianggap mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola internal TNI.

Spekulasi Motif Politik

Pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo terjadi setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Letjen Kunto adalah putra Try Sutrisno, salah satu tokoh yang terlibat dalam forum tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa mutasi dan pembatalannya berkaitan dengan dinamika politik internal dan eksternal TNI.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto mungkin ingin menunjukkan otoritasnya dengan membatalkan mutasi tersebut. Menurutnya, tindakan ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin tertinggi di tengah dinamika politik yang berkembang.

Tanggapan TNI

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa ralat mutasi ini bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, apalagi politik. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan organisasi dan profesionalitas dalam pembinaan karier perwira tinggi TNI.
 

Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meredakan spekulasi publik. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat ini sulit dipercaya tidak memiliki motif politik. Ia menekankan pentingnya menjaga TNI agar tidak menjadi alat politik kekuasaan dan tetap berfungsi sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Moral Prajurit

Keputusan ralat mutasi ini dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap TNI. Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal TNI.

Anggota DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, juga mengkritik keputusan tersebut, menyatakan bahwa mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ia menekankan bahwa profesionalisme TNI harus dijaga agar tidak mudah digoyah oleh urusan-urusan politik.

Kesimpulan

Pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI dalam waktu singkat memunculkan spekulasi mengenai adanya motif politik di balik keputusan tersebut. Meskipun TNI menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan organisasi, berbagai pihak menilai bahwa langkah ini mencerminkan adanya pengaruh politik dalam tubuh TNI. Untuk menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme institusi, penting bagi TNI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis yang diambil.