Airlangga: Belum Bahas Masalah QRIS-Mangga Dua dengan Anak Buah Trump

Jakarta, 25 April 2025 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bilateral terbarunya dengan perwakilan dari Amerika Serikat, termasuk beberapa pejabat yang disebut sebagai "anak buah Trump", pembahasan belum menyentuh isu polemik QRIS di kawasan Mangga Dua, Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers usai forum ekonomi bilateral yang digelar tertutup di Jakarta Selatan. Airlangga menekankan bahwa pembicaraan masih difokuskan pada isu-isu makro strategis, terutama investasi, perdagangan, dan kerja sama teknologi antara kedua negara.

Pertemuan Tingkat Tinggi Fokus pada Kerja Sama Investasi

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan diplomatik dan ekonomi yang dilakukan oleh perwakilan pemerintahan Partai Republik, yang kembali menunjukkan ketertarikan terhadap kawasan Asia Tenggara di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjelang Pilpres 2024 yang lalu dimenangkan oleh Donald Trump.
 

"Pembahasan masih bersifat umum, dan kami fokus pada penguatan kerja sama strategis di bidang investasi energi, manufaktur, dan teknologi digital. Tidak ada bahasan teknis seperti masalah QRIS Mangga Dua dalam forum kemarin," ujar Airlangga.
 

Ia menambahkan, bahwa dialog teknis seperti isu QRIS lebih tepat dibahas di forum sektoral atau melalui Bank Indonesia dan kementerian teknis terkait, bukan dalam forum tingkat menteri perekonomian.

QRIS-Mangga Dua Jadi Sorotan Usaha Kecil

Isu QRIS Mangga Dua sempat mencuat pekan lalu setelah sejumlah pedagang mengeluhkan kendala penggunaan QRIS dalam transaksi lintas platform di pusat perdagangan elektronik tersebut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem QRIS belum sepenuhnya terintegrasi dengan pembayaran internasional, khususnya dengan dompet digital dari luar negeri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tentang kesiapan ekosistem pembayaran digital Indonesia dalam menghadapi arus transaksi global yang meningkat. Terlebih, kawasan Mangga Dua dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar yang melayani konsumen dalam dan luar negeri.

Ekonom Menilai QRIS Belum Siap Globalisasi

Dr. Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, menilai bahwa keterbatasan QRIS saat ini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi perdagangan ritel lintas batas. Menurutnya, QRIS harus lebih progresif dalam mendorong integrasi pembayaran lintas negara, seiring dengan rencana Indonesia sebagai hub ekonomi digital di Asia Tenggara.

“QRIS adalah langkah maju, tapi perlu akselerasi dalam hal interoperabilitas internasional. Kalau kita ingin bersaing dengan Singapura atau Thailand dalam e-commerce lintas negara, QRIS harus bisa diterima di luar negeri juga,” ungkap Faisal dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh LPEM FEB UI.

Pemerintah Dorong Harmonisasi Regulasi Digital

Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengaku sedang menyusun kebijakan harmonisasi sistem pembayaran digital lintas negara bersama Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Isu ini direncanakan menjadi salah satu prioritas pembahasan pada KTT ASEAN Digital Economy tahun ini.

Airlangga mengungkapkan, “Kami sedang mengkaji interoperabilitas QRIS dalam konteks kerja sama regional, termasuk potensi integrasi dengan sistem QR Code dari negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.”

Delegasi AS Tertarik Investasi di Infrastruktur Digital

Di luar isu QRIS, delegasi dari Amerika Serikat menyampaikan minat yang besar terhadap peluang investasi dalam infrastruktur digital Indonesia. Hal ini mencakup pembangunan data center, perluasan jaringan 5G, dan pengembangan teknologi AI untuk sektor logistik dan pertanian.

Duta ekonomi digital dari AS, Martha Reynolds, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan demografis dan pertumbuhan e-commerce yang menjanjikan. “Kami melihat peluang besar untuk kemitraan dalam digitalisasi UMKM dan penguatan sistem pembayaran nasional,” ujarnya.

rediksi Ahli: Potensi Investasi Masuk Rp100 Triliun

Berdasarkan analisis yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), potensi masuknya investasi dari AS pasca pertemuan ini bisa mencapai Rp100 triliun dalam lima tahun ke depan, terutama jika regulasi sektor digital dipermudah.

“Pemerintah harus memastikan reformasi struktural berjalan paralel dengan diplomasi ekonomi. Kalau tidak, peluang ini bisa berpindah ke negara lain yang lebih siap,” jelas Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF.

Kesimpulan

Meskipun polemik QRIS-Mangga Dua belum menjadi topik utama dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan AS, pemerintah memastikan isu tersebut tetap menjadi perhatian dan akan ditangani di forum yang lebih teknis. Sementara itu, fokus kerja sama dengan Amerika Serikat tetap berada pada peningkatan investasi dan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan.

Ke depan, harmonisasi sistem pembayaran digital dan percepatan transformasi digital akan menjadi kunci dalam memastikan daya saing Indonesia di panggung ekonomi global.